Sabtu, 19 November 2011

Perkembangan dunia politik di Indonesia

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring dengan
reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan pers. Dalam
skala nasional dapat kita lihat pada pemilihan umum 2004 yang dilaksanakan secara
langsung. Fenomena monumental dimana seluruh lapisan masyarakat di tanah air
mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalamnya. Begitu pula
dengan pesta demokrasi yang diadakan pada tahun 2009. Diawali dengan Pemilu
legislatif yang berlangsung tanggal 9 April 2009 kemarin ternyata masih
meninggalkan berbagai persepsi di dalam masyarakat. Pesta demokrasi yang
merupakan proses demokrasi pemerintahan di Indonesia ini, ternyata banyak
meninggalkan tanda tanya besar. Banyaknya kesalahan dalam proses penyelenggaran
Pemilu ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat tidak hanya bagi KPU
(Komisi Pemilihan Umum) tetapi juga dari masyarakat, mahasiswa maupun institusi
Pers. Kesalahan-kesalahan seperti kacaunya daftar DPT (Daftar Pemilih Tetap),
tertukar surat suara, kesalahan cetak surat suara, pelanggaran pemasangan baliho
sampai kepada pengawasan yang kurang maksimal dari panitia pengawas pemilu
semakin menambah daftar proses demokrasi yang sedang berjalan di Republik ini.
Tentunya kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Permasalahan ini
2
tentunya akan menimbulkan kesimpangsiuran bagi masyarakat . Tidak hanya masalah
proses dalam penyelenggaran pemilu legislatif yang tentunya perlu kita kritisi tetapi
bagaimana pelaksanaan pemilu presiden ini akan berjalan. Pemilu presiden yang
dijadwalkan berlangsung pada 8 Juli 2009 lalu ternyata banyak menimbulkan
berbagai pertanyaan di dalam masyarakat. Mulai dari kelayakan personal seorang
kandidat capres sampai kepada partai politik pengusung capres. Berdasarkan Undangundang
Nomor 42 Tahun 2008, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil
presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan
Umum Anggo ta Dewan Perwakilan Rakyat 2009 yang memperoleh minimal 20%
dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional (Kedaulatan Rakyat,
Senin, 27 Mei 2009). Dengan begitu, maka sampai batas akhir masa pendaftaran pada
16 Mei 2009, hanya 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
mendaftarkan keikutsertaannya kepada Komisi Pemilihan Umum. Pada 29 Mei 2009,
ketiga bakal pasangan calon tersebut kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon
presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2009.
Dalam tataran ini, tentunya masyarakat yang menjadi objek dalam perhelatan
besar negeri ini ternyata hanya mampu menonton dan mengkritisi terhadap sebuah
fenomena yang terjadi tanpa berani berandai-andai. Media sebagai institusi demokrasi
yang dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat pun seolah-olah menjadi
sebuah subjek dalam pesta demokrasi ini. Posisi vital yang seharusnya menjadi
3
sebuah pusat informasi bagi masyarakat menjadikan sebuah media dituntut untuk
mengabarkan, menginformasikan dan memberikannya kepada khlayak.
Keberadaan, peran dan kekuatan media dalam hal ini media cetak lokal.
Tentunya ini menjadi permasalahan karena selama ini media cetak lokal dianggap
mampu bersikap objektif, independen, serta netral dalam berbagai liputan yang
berkaitan dengan fenomena yang terjadi di wilayah tertentu. Tidak terkecuali dalam
pemberitaan berbagai momentum politik terpenting di Republik ini yaitu pemilihan
Presiden. Apabila dicermati secara lebih kritis, netralitas media dalam Pemilu ini
tidak akan mungkin netral dalam setiap agendanya. Apalagi dalam Pemilu presiden
tahun 2009 ini, tercatat ada 3 calon presiden yang ketiganya mempunyai sejarah,
prestasi maupun kekuatan yang hampir merata. Pasangan calon yang telah ditetapkan
oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan nomor urut 1 Megawati Soekarno Putri
dan Prabowo Subianto merupakan salah satu pasangan yang mewakili rakyat cilik
dengan slogan ”Mega-Pro rakyat”. Selain itu, Megawati yang pernah memimpin
republik ini dengan masa jabatan hanya 2 tahun setelah meneruskan pemerintahan
Gus dur yang dianggap sebagian elit politik tidak mampu mengusasi gejolak pada
rezim 1999-2004 dan akhirnya dilanjutkan dengan kepemimpinan Megawati pada
tahun 2002. Pada masa ini, Megawati dianggap mampu memimpin lebih baik sejalan
dengan visi nasionalis yang ditonjolkan. Sedangkan pasangan dengan no mor urut 2
merupakan calon incumbent Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Presiden
saat ini mempunyai daya birokrasi yang lebih unggul sebagai seorang pemimpin di
4
negeri ini. Hal ini dibuktikannya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
Sedangkan calon presiden dengan nomor urut 3 merupakan pasangan Jusuf Kalla dan
Wiranto. Pasangan ini dianggap sebagai pasangan nusantara karena diwakili oleh
calon presiden yang bukan berasal dari pulau Jawa. Hal ini karenakan pada rezim
sebelumnya opini publik yang berkembang merupakan presiden yang berasal dari
pulau jawa. Walaupun begitu, Jusuf Kalla juga merupakan calon incumbent karena
pada masa jabatan 2004-2009 beliau merupakan wakil dari presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Sehingga tentunya hal ini akan me miliki sisi pemberitaan yang lebih
menarik dan mungkin berimbang bagi kalangan media nasional maupun media
daerah.
Media daerah sebagai sebuah wadah aspirasi sekaligus penyambung informasi
publik menjadi sebuah hal yang harus dan wajib dimiliki oleh kalangan media
terlepas dari dikotomi lokal dan nasional. Kondisi Ideal yang memang harus dimiliki
oleh media nasional maupun media lokal sebagai gudang informasi dalam masyarakat
dan merupakan salah satu ujung tombak perubahan sosial. Untuk dapat mewujudkan
kampanye pemilihan presiden yang demokratis, maka dibutuhkan peran serta dari
semua elemen, termasuk peran pers. Istilah kebebasan pers merupakan wacana baru
dalam industri pers pada masa reformasi, yaitu sebagai bentuk konkret komunikasi
politik. Pemberitaan pers dalam penyampaian berita ke publik yang terhambat
kebijakan-kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan pers demi alasan
stabilitas dan keamanan nasional, telah menggiring kemasan dan konstruksi pesan.
5
Efek yang ditimbulkan adalah pengetahuan masyarakat yang berbeda tentang isi
pesan yang sebenarnya. Dalam tulisannya di Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi
Indonesia, Kasiyanto menyebutkan :
“Dari sejumlah 540 responden yang diwawancarai tentang apakah ada perubahan
atau perbedaan antara pemberitaan di era Orde Baru dengan pemberitaan media
massa di era ferormasi, 93,9% menyatakan ada, hanya 2,6% yang menyatakan
tidak, dan sisanya 3,5 % tidak memberi penilaian. Menurut masyarakat
perubahan yang paling nampak adalah penyajian isi berita cenderung lebih
terbuka (52,2%), dan ada kecenderungan media massa lebih bebas mengankat
materi berita (27,7%). Tetapi masyarakat masih sedikit yang melihat ada
peningkatan pada penelusuran isi berita (13,0%)” (1999 : 89).
Masyarakat melihat pers Indonesia setelah orde baru adalah munculnya
surart kabar/ media informasi yang banyak pilihan. Sebagai khalayak penerima
informasi masyarakat dapat mambandingkan satu media dengan media lain dalam
menyikapi sebuah peristiwa/ berita. Hal ini akan saling melengkapi dan memberikan
koreksi terhadap kemasan berita media satu dengan yang lain.
Diberlakukannya UU No.4 tahun 1999 tentang pers telah merubah sistem
komunikasi politik selama ini, sehingga komunikasi politik dapat berlangsung lebih
seimbang terutama relasi antara pemerintah dengan pers, antara pemerintah dengan
kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun antar berbagai komponen
masyarakat dengan jembatan media. Suasana ini jauh berlawanan dengan masa
pemerintahan sebelumnya yang sangat represif dimana pers semata-mata menjadi alat
pemerintah, corong propaganda, dan organ yang harus menyetujui setiap
keinginannnya.
6
Pada masa perubahan seperti saat ini peran pers sangatlah penting dalam
membangun dan memelihara komunikasi politik demokratik. Peran penting pers
ditentukan oleh pers itu sendiri, yaitu dengan ketidakberpihakannya pada golongan
tertentu atau independensinya. Kekuatan modal, kualitas dan komitmen orang-orang
yang bekerja di dalamnya tentulah sangat berpengaruh. Selain itu peran penting pers
dalam memelihara komunikasi politik yang demokratik juga dipengaruhi oleh
pemerintah dan juga oleh masyarakat warga (civil society), antara lain melalui
kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk media.
Perkembangan dan pertumbuhan pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari
perkembangan dan pertumbuhan sistem politik di negara ini. Bahkan sistem pers di
Indonesia merupakan sub sistem dari sistem politik yang ada. Sebagai negara yang
menganut sistem demokrasi, pers di Indonesia mempunyai kebebasan untuk
mengutarakan pandangannya atau mengkomunikasikan informasi kepada
pembacanya selama pers menyadari bahwa ia tidak bisa lepas dari sistem yang
berlaku.
Surat kabar sebagai sebuah media penuangan informasi dari kalangan pers
menjadi sebuah pusat informasi bagi masyarakat. Sifatnya yang fleksibel dan
ketajaman eksplorasi serta kedalaman informasi terhadap sebuah fenomena, peristiwa
didukung dengan daya rekam yang kuat merupakan keunggulan surat kabar
dibandingkan dengan media lainnya. Perkembangan dan pertumbuhan surat kabar di
Indonesia pun menjadi demikian penting karena surat kabar telah dimanfaatkan
7
dalam kehidupan politik sehari-hari sebagai salah satu media komunikasi politik di
negara ini.
Surat kabar Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan Radar Jogja adalah surat
kabar yang terbit di D.I Yogyakarta, sebagai surat kabar daerah tentu ketiganya
memainkan peran penting dalam ajang Pilpres di D.I Yogyakarta. Pemilihan ke tiga
surat kabar tersebut sebagai obyek dalam penelitian ini karena ketiganya merupakan
surat kabar daerah yang mempunyai sirkulasi yang lebih besar dari pada surat kabar
daerah lainnya yang terbit di D.I Yogyakarta.
Dalam pelaksanaan kampanye Presiden lalu, isu-isu strategis selalu diangkat
oleh setiap kandidat. Isu-isu strategis tersebut diantaranya kinerja pemerintahan yang
masih rendah, kualitas sumberdaya manusia, gerak perekonomian daerah dan
kebijaksanaan reformasi di segala bidang (www.harjo.co.id). Umumnya media massa
sering menampilkan isu- isu kampanye sebagai bagian dari agenda medianya masingmasing.
Bahkan disetiap surat kabar pun memberikan halaman khusus bagi setiap
kandidat untuk menampilkan visi dan misi serta kampanye yang dilakukan dalam
ruang lingkup sirkulasi pemasaran pada saat kampanye Pilpres beberapa waktu yang
lalu. Hal ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya terhadap eksistensi dan content
pemberitaan yang disampaikan oleh masing- masing surat kabar terkait dengan etika
pemberitaan yang dilakukan oleh masing- masing surat kabar dalam menampilkan
setiap informasi, pesan, maupun peran yang coba dibangun oleh masing-masing
8
media dalam memposisikan dirinya sebagai sebuah agent of change dalam proses
demokrasi yang terjadi di Indonesia khususnya pada masa kampanye Pilpres 2009.
Penelitian ini akan menganalisis isi lip utan berita dalam surat kabar daerah,
khususnya liputan berita tentang kampanye kontestan calon presiden dalam pemilu
2009 apakah terdapat perbedaan pola liputan berita antara kandidat incumbent dan
non-incumbent pada surat kabar Kedaulatan Rakyat , Harian Jogja dan Radar Jogja
selama masa kampanye presiden 2009 di D.I Yogyakarta. Hal ini menarik, mengingat
ada 2 kontestan incumbent yaitu sebagai presiden dan wakil presiden yang samasama
mencalonkan diri menjadi calon presiden. Selain itu seorang mantan pr esiden
yang mempunyai jiwa nasionalisme dan talenta sebagai seorang ibu bangsa di negeri
ini. Persoalan tersebut berkaitan juga dengan peran media massa lokal, dalam hal ini
surat kabar, sebagai salah satu agen komunikator politik. Mengingat peran tersebut,
maka surat kabar seharusnya mampu memberikan informasi yang benar dan
berimbang. Kebenaran informasi yang didapat tentunya tidak terlepas dari peran dari
masing-masing media untuk memposisikan setiap berita yang akan diterbitkan. Hal
ini tentunya akan menimbulkan perbedaan dari setiap media dalam penuangan berita
yang disampaikan. Tuntutan tersebut tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat untuk memperoleh kebenaran atas setiap informasi yang disajikan oleh
media dan pendidikan politik yang coba dibangun melalui media massa, sehingga
dengan pendidikan politik tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemilihan yang
demokratis.
9
Bertolak dari pemikiran di atas, maka peneliti hendak melakukan analisis isi
tentang perbedaan liputan berita antara kandidat incumbent dan non-incumbent pada
surat kabar Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan Radar Jogja selama kampanye
Presiden 2009 di propinsi DI. Yogyakarta.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini
akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah terdapat perbedaan pemberitaan dalam liputan berita antara
kandidat incumbent dan non-incumbent pada surat kabar Kedaulatan
Rakyat, Harian Jogja dan Radar Jogja selama kampanye calon Presiden
2009 di DI.Yogyakarta ?”
2. Bagaimana redaksi surat kabar Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan
Radar Jogja dalam memilih liputan berita yang akan diterbitkan selama
kampanye calon presiden 2009 di Yogyakarta?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
1. Mengetahui perbedaan liputan berita antara kandidat incumbent dan nonincumbent
pada surat kabar Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan Radar
Jogja selama kampanye calon Presiden 2009 di DI.Yogyakarta.
10
2. Mengetahui redaksi surat kabar Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan
Radar Jogja dalam memilih liputan berita yang akan diterbitkan selama
kampanye calon presiden 2009 di Yogyakarta.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar